Aksi peretasan adalah aksi melanggar hukum dan pelakunya jelas melakukan tindakan melanggar hukum dan terancam hukuman pidana. Apalagi menyebarkan data yang didapatkan dari aksi peretasan dan berusaha mendapatkan keuntungan dari data tersebut. Pemilik data dalam hal ini sebenarnya adalah korban.

Masalahnya, di era digital ini dimana data secara de facto sudah menjadi komoditas yang paling berharga di dunia dan menjadi incaran banyak aktor jahat yang ingin mendapatkan keuntungan dari data tersebut, maka pengelola data yang memanfaatkan jaringan internet yang bisa diakses siapapun untuk menjalankan layanannya sudah seharusnya tahu akan resiko ini dan melakukan tindakan pengamanan ekstra guna mengamankan data yang dikelolanya.

Pengelola data sudah layak dan sepantasnya (wajib) bertanggung jawab atas keamanan data yang dikelolanya. Jangan cuma mau enaknya memanfaatkan Big Data dan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan data tersebut, namun kurang menjalankan pengamanan data dengan baik dan ketika terjadi kebocoran bukannya cepat mengidentifikasi sumber kebocoran dan melakukan tindakan untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi malahan sibuk melakukan penyangkalan.

Kalau pihak peretas bisa diidentifikasi dan ditangkap hal ini tentunya diapresiasi dan diharapkan memberikan efek jera supaya tidak sembarangan meretas dan melakukan tindakan melanggar hukum. Tetapi yang menjadi masalah adalah, sekali data bocor dan disebarkan di internet artinya data sudah bocor dan akan berada disana selamanya seperti pameo “once it is on internet, it is there forever“.

Apakah pengelola data? Pengelola data memang jelas menanggung malu dan menderita kerugian reputasi karena hal ini mencerminkan ketidakmampuan mereka mengamankan data yang harusnya menjadi aset terbesar dan paling berharga yang harus mereka lindungi.

Namun pihak yang menanggung kerugian terbesar dari kebocoran data adalah pemilik data yang informasinya bocor. Kalau benar dua ratusan juta data kependudukan Indonesia bocor, yang akan menanggung akibat terbesar adalah seluruh rakyat Indonesia yang datanya bocor tersebut. Kalau menggunakan metode Ponemon IBM dimana biaya rata-rata setiap kebocoran data sekitar USD 146, maka kerugian yang terjadi atas kebocoran data ini mencapai ratusan triliun rupiah

Masyarakat akan menjadi korban pemalsuan identitas, pembuatan KTP Aspal (asli tapi palsu) dimana blankonya palsu tetapi datanya asli: KTP aspal ini akan menjadi senjata ampuh untuk mendukung dan memuluskan banyak tindak kejahatan lainnya.

Kebocoran data juga prinsipnya sama. Pegiat sekuriti sama sekali tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atas suatu kebocoran data dan menghukum pelakunya karena hal ini tidak produktif dan data yang sudah bocor tidak dapat ditarik lagi sekalipun menghukum pelakunya, tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah

Yang penting adalah mengidentifikasi mengapa data ini bisa bocor dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi di kemudian hari. Faktanya kebocoran data selalu terjadi dan akan terjadi lagi.

Yang penting adalah jika terjadi kebocoran data, pihak pengelola data jangan menyembunyikan informasi ini khususnya terhadap pemilik data yang bocor karena dampaknya akan sistemik jika pemilik data tidak mengetahui datanya bocor dan tidak melakukan tindakan antisipasi.

Justru pihak pengelola data berkewajiban menginformasikan kepada pemilik data bahwa datanya bocor sehingga mereka bisa melakukan antisipasi menghindari dampak sistemik dari eksploitasi data.

Jika anda menjadi korban dimana data anda bocor, Vaksincom memberikan sedikit tips untuk mengamankan aset digital anda dengan metode “Call Paman Onetime”.

Apa itu Call Paman One Time ? Ini adalah tiga langkah yang harus dilakukan pada era digital ini untuk mengamankan aset digital dan menghadapi eksploitasi data yang bocor.